Koordinasi Komisi D DPRD Bantul mengenai Pelaksanaan Program Jamkesda Bantul Tahun 2012

Komisi D koord dg PEMDA hadir asek Mardi ahmad, kepala Dinkes, kepala BKKPPKB serta direktur RSUD kab Bantul ttg pelaksanaan program Jamkesda.Dasar hkm : perda 13/2010 ttg sistem jaminan kesehatan daerah; pergub 19/2011 sistem jaminan kesehatan semesta serta kesepakatan bersama pemprop diy dg pemda bantul ttg kerjasama penyelenggaraan sistem kesehatan semesta di prop diy no 13/ksp/IX/2010 dan 49/MoU/BE/2010 tgl 29 sept 2010
Masyarakat sasaran : 150 ribu orang, rawan miskin : 89.141; tukang becak 6000; kru bis 1425; tukang parkir 3229; kaum rois 1692; kader PAUD 3224; ketua RT non PNS/jamkesos/jamkesmas 4800; kader sub ppkbd RT 5903; guru GTT 6345; SKM/SKTM 25000; life saving 3241
Bapel jamkesda sdh terbentuk sejak Desember 2011; yang belum diselesaikan adalah perbup yang mengatur scr lbh detil ttg jamkesda ini (di dlmnya memuat by name 150 ribu org tsb). Tadi ada kesepakatan minggu dpn tim pemda menyelesaikan finalisasi draft perbup tsb.
Menyikapi hal ini: tadi kita usulkan mekanisme/alur proses mengetahui jk seseorang sakit kmd bisa ditanggung jamkesda apa tidak adl dg mengecek datanya di BKKPPKB dg membawa kartu keluarga. Kita minta stl perbup selesai data peserta jamkesda bisa di up load di www.bantulkab.go.id. Berikutnya dilakukan sosialisasi s/d struktur pemerintahan paling bawah.
Agenda berikutnya kita berharap bulan Februari atau Maret awal sdh bisa diselesaikan pembuatan kartu jamkesda ini. Mengenai kepastian jumlah sharing pemprop thd program jamkesta-jamkesda akan kita konsultasikan besok pagi ke bapel jamkesos, krn info sementara baru disanggupi propinsi 50.000 orang.
Hari Kamis,20 Januari 2012 selanjutnya komisi D melakukan konsultasi ke Bapel Jamkesos Propinsi DIY, beberapa hal penting yang kita dapatkan antara lain : bahwa program Jamkesos yang dilakukan oleh pemerintah propinsi di tahun 2012 masih berlanjut. Program Jamkesta bersinergi dengan program Jamkesda di Kabupaten, sehingga muncul istilah COB (coordination of benefit) semacam sharing anggaran antara APBD propinsi dan Kabupaten guna memberikan jaminan kesehatan kepada warga masyarakat DIY yang terdata sebagai peserta Jamkesda. Anggaran total yang dimiliki oleh pemerintah propinsi untuk bidang kesehatan ini adalah sebesar Rp. 50 M. Secara khusus disampaikan ternyata program COB yang disiapkan oleh pemerintah propinsi sebanyak 250.000 orang. Quota tersebut peruntukannya adalah bagi 3 kabupaten : Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul sedangkan Kota Jogja dan Sleman tidak diberi karena tidak mengajukan program COB ke Propinsi.