Entri yang Diunggulkan

Menghitung Upah Lembur

               Kadang masih ada yang bingung mengenai kewajiban pemberi kerja tentang upah lembur. Demikian juga karyawan tidak mengetahui t...

Kamis, 27 Oktober 2011

MEREALISASIKAN FOKUS PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN UNTUK MENGANGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Misi ketiga yang diemban oleh Partai Keadilan Sejahtera adalah : “Menuju pendidikan berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif, dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang berdaya-saing tinggi serta guru yang profesional dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk semua, dengan visi sehat badan, mental spiritual, dan sosial sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara; dengan mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas…..”.
Ada beberapa kata kunci yang menjadi pokok pikiran yang terdapat di dalam misi ketiga PKS yaitu :
1. Bidang Pendidikan : Pendidikan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; Pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu sehingga menghasilkan SDM berdaya saing tinggi serta guru yang profesional dan sejahtera.

1.1 Pendidikan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
Dalam konteks lokal Bantul khususnya atau DIY pada umumnya memang telah dicanangkan wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Suatu program yang layak didukung dan bahkan harus meningkat ke wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Realitasnya masih terdapat dalam skala prosentase kecil terdapat anak-anak yang sebetulnya masuk dalam usia wajib belajar 9 (sembilan) tahun tetapi tidak bersekolah, atau realitas lainnya adalah biaya pendidikan yang dikucurkan Pemerintah baik BOS/BOSDA belum mampu mengcover kebutuhan berdasarkan hitungan unit cost kebutuhan dasar anak di sekolah untuk mencapai kondisi standar pendidikannya. Ketidakcukupan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah ini akhirnya memicu ‘keterpaksaan’ sekolah melakukan pungutan kepada orang tua/wali/masyarakat. Kebijakan mencukupi anggaran bagi program wajib belajar adalah bagian tugas dari para utusan PKS di DPRD propinsi/kabupaten/kota untuk diperjuangkan di dalam penyusunan anggaran APBD sampai dengan. Program wajib belajar yang digulirkan Pemerintah harus diikuti dengan anggaran yang mencukupi sehingga gratis, terus lanjutkan perjuangan sampai dengan gratis. Dalam realitanya belum banyak Pemerintah Daerah yang berani mengambil kebijakan menggratiskan biaya pendidikan di program wajib belajarnya. Perjuangan menggratiskan biaya pendidikan di program wajib belajar adalah bagian dari kepedulian pada WNI agar semua orang terjamin pendidikan minimalnya yakni sesuai dengan program wajib belajar tersebut. Selain faktor biaya juga disertai dengan ketersediaan sarana prasarana sekolah yang memadai sehingga akan terjamin pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara optimal.

1.2 Pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu
Masih cukup jauh harapan dengan realita, tetapi setiap cita-cita yang besar dalam rangka mewujudkannya diperlukan keberanian tuk memulainya. Keberhasilan sekolah islam terpadu selama ini, bisa menjadi embrio bagi pengembangan model pendidikan terpadu disemua levelnya. Keterpaduan yang menyentuh aspek intelektualitas, aspek jiwa, serta aspek jasmaniah. Sehingga mampu mencetak /menumbuhkan SDM berdaya saing tinggi di semua bidang. Dengan kualitas skills yang mumpuni dan di dukung integritas moral serta kekuatan jasmaniah yang memadai bangsa Indonesia umumnya dan para kader khususnya mampu mengisi pos-pos yang selama ini masih ketergantungan dengan pihak LN.
Pengguliran program sertifikasi bagi guru sedikit banyak telah mengundang rasa iri bagi PNS non guru, dari sisi kesejahteraan guru tersertifikasi telah mendapatkan kelayakan kesejahteraan gaji. Namun catatan yang selama ini ada adalah belum adanya korelasi yang signifikan antara lolosnya seorang guru pada program sertifikasi, kemudian diikuti peningkatan kesejahteraan dengan peningkatan kinerja guru, baik di dalam pengembangan model pembelajarannya ataupun disiplin dan kinerja guru pada umumya. Perlu dibuat kesepakatan dengan Pemerintah Daerah mengenai mekanisme evaluasi kinerja guru tersertifikasi sehingga ada jaminan peningkatan kinerjanya, pada akhirnya ada jaminan peningkatan kualitas output pendidikan bagi para peserta didik.

2. Bidang Kesehatan : sehat paripurna untuk semua sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara
Kesehatan adalah anugerah Alloh SWT yang tak terhitung nilainya. Ketika seseorang sudah terlanjur sakit biasanya harta apapun yang dipunyai akan dikeluarkan asalkan kesehatan bisa dipulihkan. Pelayanan kesehatan adalah bagian dari fungsi pelayanan pemerintah yakni menghadirkan pelayanan kesehatan yang paripurna untuk semua. Amanat untuk tahun 2014 semua WNI harus punya jaminan kesehatan mustahil akan bisa dicapai apabila setiap kabupaten/kota dan propinsi tidak memulai untuk menginisiasi program tersebut. Untuk di DIY sebetulnya sudah ada program Jamkesos sedangkan di Kabupaten Bantul sudah ada program Banyankes. Khusus di Bantul hampir setiap hari ada saja warga masyarakat yang meminta dibantu dengan alasan tidak mampu membayar biaya berobat ketika opname di rumah sakit. Problem ini akan terus berulang karena dari jumlah penduduk Kabupaten Bantul 900-an ribu lebih jiwa, baru sekitar separonya yang mempunyai jaminan kesehatan. Lebih dari 400 ribu jiwa belum mempunyai jaminan kesehatan. Inisiatif penyusunan PERDA Jamkesda adalah bagian dari upaya untuk mengikat pemerintah daerah untuk menganggarkan anggaran jaminan kesehatan. Berkat Perda yang telah disahkan di akhir tahun 2010 tersebut, mengikat pemerintah daerah untuk menyiapkan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya di tahun 2011 dan penyiapan penganggaran Jaminan Kesehatan Daerah di tahun 2012. Sounding yang kita peroleh dari Dinkes baru akan diusulkan anggaran sekitar 9 M yang baru setara dengan pelayanan bagi 100 ribu warga diluar angka yang telah mempunyai jaminan kesehatan. Sehingga praktis masih akan tersisa jumlah 300-an ribu jiwa lainnya yang belum bisa tercover dengan jaminan kesehatan. Anggaran mengenai kesehatan paripurna untuk semua akan sulit dipenuhi oleh sebuah kabupaten/kota secara mandiri. Sehingga sudah saatnya masing-masing pengambil kebijakan di masing-masing kabupaten/kota dan propinsi segera menyelesaikan hambatan-hambatan dan menyelesaikan kesepakatan untuk bersama-sama mewujudkan ide Jamkesta (Jaminan Kesehatan Semesta) bagi seluruh warga DIY.
PKS memahami bahwa kesehatan yang dianugerahkan oleh Alloh SWT adalah sarana untuk beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara. Sehingga mewujudkan pelayanan kesehatan yang paripurna bagi semua masuk dalam bingkai ibadah insyaallah.
Fokus pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan ini akan lebih mudah direalisasikan apabila ada kader-kader PKS bisa memimpin daerah kabupaten/kota. Masyarakat akan langsung bisa merasakan perbedaannya jika benar-benar kita bisa memenangi PILKADA di berbagai kabupaten/kota sekaligus bisa merealisasikan misi ketiga yang ada di dalam Platform kebijakan Pembangunan PKS ini.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar